BAGANSIAPIAPI – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menuai perhatian serius dari tokoh muda sekaligus aktivis Riau, Muhajirin Siringo Ringo.
Setelah melakukan silaturahmi Idul Fitri langsung dengan Bupati Rohil, H. Bistamam, di kediamannya di Pekanbaru, Muhajirin membeberkan sejumlah temuan mengejutkan terkait carut-marut pengelolaan aset daerah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Muhajirin mengungkapkan bahwa Bupati H. Bistamam sebenarnya sangat prihatin atas kondisi SPBU yang seharusnya memberikan keuntungan bagi daerah.
Berdasarkan penjelasan Bupati, akar masalah kelangkaan bukan terletak pada ketiadaan dana, melainkan pada tata kelola manajemen yang dinilai amburadul.
"Uang untuk membeli minyak itu sebenarnya ada, tetapi justru digunakan oleh manajemen untuk membayar THR. Parahnya lagi, manajemen juga membayarkan THR kepada pegawai yang diketahui masih memiliki hutang," ujar Muhajirin menirukan penjelasan Bupati.
Lebih mencengangkan, Muhajirin menyebutkan adanya hasil audit Inspektorat yang menemukan angka fantastis yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola.
"Berdasarkan hasil audit, terdapat temuan lebih dari 6 miliar rupiah yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen SPBU," tegasnya.
Muhajirin menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang langsung menghujat Bupati tanpa menelusuri duduk perkara yang sebenarnya.
Padahal, menurut Muhajirin, H. Bistamam secara pribadi pernah turun tangan langsung untuk memastikan SPBU tetap beroperasi.
"Beliau bahkan pernah membantu menalangi dua tangki minyak menggunakan uang pribadi agar SPBU tetap berjalan. Ini bukti kebaikan beliau luar biasa, namun sayangnya dirusak oleh manajemen yang tidak profesional," tambahnya.
Sebagai sosok yang dikenal vokal, Muhajirin menegaskan bahwa dukungannya terhadap Bupati saat ini adalah bentuk penilaian yang objektif. Ia meminta masyarakat untuk "fair" dalam melihat sebuah permasalahan.
"Saya memang tukang kritik, tapi kalau ada prestasi atau kebenaran, pasti saya puji. Salah katakan salah, benar katakan benar. Kita jangan hanya memberikan beban kesalahan sepenuhnya kepada Bupati padahal masalahnya ada di tingkat pengelola," kata Muhajirin.
Terkait isu miring yang menerpa dirinya mengenai laporan dugaan ijazah palsu Bupati, Muhajirin memberikan klarifikasi tegas. Ia membantah telah menerima sesuatu untuk menghentikan kasus tersebut.
"Proses hukum terkait laporan ijazah masih berjalan di Aparat Penegak Hukum (APH). Silakan tanya langsung ke Polda Riau atau Mabes Polri. Jangan asal tuduh saya menerima sesuatu, tolong buktikan. Saya mendukung beliau sebagai pemimpin saya, tapi saya tetap akan mengkritik jika beliau keliru," pungkasnya. **