MimbarRohil.com - Menteri Lingkungan Hidup yang baru dilantik 27 April 2026 lalu, Jumhur Hidayat, menilai terdapat beberapa masalah lingkungan utama yang perlu diselesaikan di Indonesia. Ia menyebut yang pertama yakni keterlanjuran pemberian izin industri ekstraktif yang merusak.
Jumhur mengatakan banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lokasi tanpa melakukan reklamasi sehingga meninggalkan lubang tambang dan merusak lingkungan.
“Kami sudah audit sekian ratus perusahaan tambang ya, kalau nggak salah. Tidak hanya tambang, semua,” kata Jumhur dalam wawancara dengan tim Tempo di Plaza Kuningan, Kamis, 8 Mei 2026.
Hal kedua yang perlu diselesaikan, kata Jumhur, yakni pemberian izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan namun minim pengawasan di lapangan. Menurut dia, pemberian izin bisanya sudah sesuai, tapi kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi. “Sehingga ketika banyak masalah sebetulnya, ketahuannya di ujung gitu. Itu juga problem.”
Selanjutnya, masalah sampah. Menurut dia, sampah ini faktanya sudah menjadi masalah besar karena tidak pernah diselesaikan sejak lama. “Presiden sangat concern soal sampah ini, dan 2-3 tahun harus tuntas. Sudah ada langkah-langkahnya gitu ya harus ngapain-ngapain sudah ada.”
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menunjuk krisis iklim sebagai persoalan keempat yang akan menjadi prioritasnya.
Ia mengatakan Indonesia telah berjanji dan berkomitmen kepada dunia internasional untuk ikut menurunkan emisi karbon. “National Determined Contribution sekian persen itu, ada lah detilnya. Kita harus penuhi itu dan karena itu kita harus me-manage itu,” kata dia.
Jumhur mengatakan jika target penurunan emisi tidak tercapai maka bakal menjadi tanggung jawab Kementerian LH. Oleh karena itu, kata Jumhur, pihaknya telah mengeluarkan beberapa regulasi perihal perdagangan karbon. “Itu juga isu yang menarik.
Per 1 Juli bahkan harus sudah mulai pasar karbonnya, sudah mulai di-launching,” kata dia yang pernah menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan TKI di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nuraofiq yang kini menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Pelantikan yang menjadi bagian dari perombakan pertama kabinet Presiden Prabowo Subianto itu dilakukan beberapa hari saja sebelum Hari Buruh. **