Jakarta - KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan posisi PDIP bukan oposisi atau koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pertamanya sebagai ketua umum partai banteng periode 2025-2030, Megawati menegaskan PDIP sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” kata Megawati di hadapan peserta Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Presiden ke-5 RI itu menekankan bahwa PDIP merupakan partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat. “PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.
PDIP, kata dia, akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada masyarakat luas dan tidak ragu melayangkan kritik jika pemerintah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. “Namun, kami juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” kata Megawati.
Menurut Megawati, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan. Tetapi perihal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan presiden pertama Soekarno. Ibunda Puan Maharani itu pun mengajak partai untuk menjaga peran strategis PDIP sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat.
"Sejarah kelam membuktikan hanya dengan persatuan, disiplin, dan keberanian membela kebenaran, bangsa ini merdeka, merdeka merdeka, bangsa ini berdiri tegak dan rakyatnya dengan dada diangkat berdaulat di tanah airnya sendiri," kata Megawati.
Megawati, dalam pidatonya di Kongres VI PDIP, mengatakan tidak ada konsep oposisi-koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia. Menurut dia, istilah oposisi dan koalisi pemerintah dikenal dalam sistem parlementer. PDIP menyatakan bukan oposisi dan bukan pula koalisi dari pemerintahan Presiden Prabowo.
Pada akhir tahun lalu, pernyataan soal sikap PDIP ini sebenarnya sempat disinggung oleh Hasto Kristiyanto. Dia memastikan bahwa partai banteng akan memberi dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah yang sesuai dengan perintah konstitusi.
"PDIP akan memberikan dukungan terhadap kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah konstitusi," kata Hasto dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 29 Oktober 2024.
Isu bergabungnya jajaran PDIP ke koalisi Prabowo-Gibran atau Kabinet Merah Putih menguat saat Prabowo bertemu langsung dengan Megawati pada April 2025. Prabowo juga mengutus elite Partai Gerindra menemui Megawati pada awal Juni 2025. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang diutus Prabowo kala itu, membantah persamuhan dengan pucuk pimpinan partai banteng itu membahas rencana masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo edisi 10 Juni 2025 berjudul “Jadi-Tidak-Jadi PDIP Masuk Pemerintahan Prabowo”, seorang politikus Partai Gerindra mengatakan telah mendengar kabar Prabowo akan merombak ulang komposisi menterinya. Dua hingga tiga politikus PDIP disebut-sebut akan masuk kabinet Prabowo.
Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo meyakini jajaran partai banteng tidak akan masuk ke pemerintahan Presiden Prabowo. “Rasanya tidak (akan merapat ke kabinet), karena itu crystal clear,” kata Ganjar usai kongres pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
