Siak - Pelayanan di RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak, berjalan lancar meskipun dihebohkan ulah Dokter spesialis berstatus ASN yang melakukan aksi mogok melayani rakyat, lantaran insentif mereka senilai Rp30 juta per bulan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Meski ada ancaman aksi mogok, untungnya pelayanan Dokter Spesialis di sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit lainnya tetap berlangsung normal. Di antaranya di wilayah Minas dan Tualang yang dilaporkan tidak mengalami gangguan. Aksi mogok hanya dilakukan Dokter Spesialis berstatus ASN di RS T Rafian.
"Padahal mereka inikan ASN Pemda. Digaji pakai uang rakyat untuk mengabdi pada Siak. Kalau mau cari kaya ya kerjanya di swasta. Lagipula yang dipangkas bukan pula gaji mereka, tapi TPP atau insentif tambahan yang nilainya Rp30 juta per bulan. Saat kondisi daerah susah harusnya ikut susah, malah mogok kerja. Bupati Siak harus bertindak tegas dengan sikap ASN seperti ini. Harus berani tegakkan penerapan UU ASN dan PP tentang disiplin kerja pegawai," kata Zulfan SH, warga Siak, saat ditemui ketika mendampingi keluarganya yang sakit di RS T Rafian.
Menurut informasi, ternyata Dokter Spesialis berstatus ASN di RS T Rafian Siak memiliki penghasilan dari berbagai sumber. Selain gaji yang dibayar penuh sebagai ASN, para Dokter Spesialis juga menerima TPP, insentif kinerja dan jasa pelayanan. Sehingga jumlah penghasilan seorang Dokter Spesialis di Siak ada yang bisa Rp40-60 juta. Bahkan jika ditotal ada yang bisa mencapai Rp20-80 juta.
"Ini ada gaji, TPP, insentif beda lagi, dan jasa pelayanan. Itu itemnya beda-beda. Untuk insentif kelangkaan profesi, Siak termasuk yang tertinggi se Riau. Para Dokter spesialis di Siak ini juga sebenarnya enak, mereka boleh buka praktek di beberapa rumah sakit lainnya kalau mau menambah pendapatan," ungkapnya.
Sumber itu juga menyebutkan, dalam praktiknya dokter spesialis tetap menerima sekitar Rp1 juta per hari, termasuk pada hari libur, dengan dasar tunjangan kelangkaan profesi, meskipun kehadiran tidak selalu optimal.
"Ada yang cuma masuk 3 hari seminggu. Kadang pas masuk sering terlambat padahal masyarakat sudah menunggu lama. Kita yang kecewa kalau hanya diajak memahami efesiensi daerah, mereka malah mogok kerja. Lucunya yang mengawali aksi tadi malah sebenarnya masuk dan tanda tangan absen, kawan-kawannya banyak yang terancam kena sanksi melanggar UU ASN karena tidak masuk dan absen," katanya.
Ancaman mogok kerja tersebut menuai sorotan dari masyarakat. Warga menilai langkah itu tidak sejalan dengan tanggung jawab profesi tenaga medis.
“TPP dipotong malah mengancam mogok. Padahal kondisi daerah lagi susah, tapi para Dokter spesialis di Siak tak mau bersusah dengan rakyat,” kata Amir, warga Siak.
Amir juga membandingkan kondisi tersebut dengan profesi lain seperti guru yang turut mengalami penyesuaian TPP, namun tetap menjalankan tugas. “Saya mendukung kebijakan Pemkab Siak agar tidak ada kecemburuan antar pengabdi,” ujarnya.
