MimbarRohil.com - Gerak cepat pemulihan pascabanjir di Sumatra terus digencarkan. Sebagai upaya tersebut, Wakil Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Selasa, 17 Maret 2026.
Rapat ini bertujuan memastikan pendataan pengungsi, hunian tetap (huntap), dan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan dorongan Kepala Satgas, Tito Karnavian, agar kehidupan masyarakat terdampak banjir dapat segera pulih dan kembali normal.
Rapat dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten, Forkopimda, TNI-Polri, kejaksaan, serta jajaran dinas terkait dan Satgas PRR. Kegiatan yang berlangsung on the spot di lapangan ini menjadi bagian dari mekanisme pelaporan dari bawah kepada Kepala Satgas melalui Posko Nasional, sekaligus forum koordinasi lintas pihak dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemulihan.
Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dan masih menjadi perhatian khusus di Provinsi Sumatera Utara. Namun, Wakil Kepala Satgas melaporkan bahwa kondisi di Tapanuli Tengah saat ini secara umum relatif terkendali, meski belum sepenuhnya stabil. Hal ini dipengaruhi oleh cuaca buruk yang memicu banjir susulan pada 11 dan 16 Februari serta 15 Maret 2026.
Sejak 14 Maret, tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian di kabupaten tersebut karena seluruhnya telah dipindahkan ke hunian sementara. Berdasarkan data Satgas PRR, Tapanuli Tengah telah menyelesaikan sebanyak 164 unit huntara dan 670 keluarga telah menerima dana tunggu hunian atau DTH.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan melalui Kementerian Sosial, meliputi Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga, bantuan isian hunian Rp 3 juta per keluarga, serta bantuan jaminan hidup Rp 450 ribu per jiwa per bulan selama tiga bulan. Total penerima manfaat tercatat sebanyak 7.062 keluarga atau 28.556 jiwa.
Di sektor infrastruktur, konektivitas darat antar kabupaten di Sumatera Utara telah kembali tersambung sejak 20 Desember 2025. Saat ini, satu ruas jalan sudah dapat difungsikan untuk kendaraan roda empat dan tengah dalam tahap penanganan permanen.
Meski secara umum kondisi terkendali, hujan susulan masih berpotensi menyebabkan warga kembali mengungsi. Tingginya curah hujan, terutama di wilayah hulu, meningkatkan sedimentasi sungai dan membuat ketinggian air sejajar dengan permukiman, sehingga rawan banjir berulang. Tanggul sementara juga masih berisiko jebol, meski penanganan darurat terus dilakukan.
Sebagai langkah antisipasi, Wakasatgas I PRR yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI melaporkan bahwa Satgas PRR Pusat telah mengajukan permohonan kepada BNPB untuk pelaksanaan rekayasa cuaca hingga periode Lebaran. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi hujan ekstrem sehingga masyarakat dapat menjalani Idulfitri dengan lebih aman dan tenang.
Selain itu, TNI AD turut berkontribusi dengan menyediakan dukungan alat berat dari Kepala Staf Angkatan Darat berupa 8 unit ekskavator, 4 unit dozer, dan 10 unit dump truck yang dikerahkan ke wilayah untuk percepatan pembangunan dan pipanisasi. Sebanyak 2.000 personel juga disiapkan untuk membantu percepatan pembangunan huntap dan huntara di wilayah Tapanuli Tengah.
Wakasatgas I PRR Letjen TNI Richard mengharapkan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi apabila menghadapi kendala dalam proses pemulihan. Ia juga menegaskan bahwa Posko Pusat secara rutin menggelar rapat harian bersama PIC kementerian/lembaga, sehingga setiap persoalan di daerah dapat segera dibahas dan ditindaklanjuti.
Satgas PRR akan terus bekerja keras mengakselerasi pemulihan dengan memastikan seluruh indikator seperti penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik dasar, konektivitas jalan, kegiatan ekonomi, hingga kebutuhan pokok masyarakat kembali berjalan normal.
