MimbarRohil.com - Di balik percepatan pembangunan fisik, pemerintah memastikan aspek keberlangsungan hidup warga melalui bantuan finansial yang masif. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemulihan tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat yang lumpuh akibat bencana.
Bantuan ini sangat diperlukan mengingat besarnya skala sebaran warga terdampak. Di awal pendataan usai bencana pada akhir 2025, tercatat sebanyak 2.108.582 jiwa yang harus dievakuasi dari rumahnya. Mereka terpaksa berpindah ke tenda-tenda pengungsian karena kediaman mereka tak lagi layak huni.
Data per 17 Februari 2026 menunjukkan tingkat kerusakan rumah yang sangat masif, mencapai 302.222 unit. Rinciannya terdiri dari 58.587 unit rusak berat, 66.834 rusak sedang, dan 176.801 unit rusak ringan.
Seiring upaya pemulihan melalui pembangunan hunian sementara (Huntara), hunian tetap (Huntap), serta perbaikan infrastruktur lainnya, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyalurkan berbagai bantuan bagi warga terdampak.
Bantuan ini terdiri atas Bantuan Sosial Kebencanaan, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), Bantuan Isi Hunian (BIH), dan Jaminan Hidup (Jadup). Ada pula bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH), stimulan perbaikan rumah kategori rusak ringan dan rusak sedang, hingga bantuan logistik masif bagi warga yang mengungsi di tenda maupun Huntara.
Berdasarkan laporan Satgas PRR per 26 Maret 2026, distribusi Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen di seluruh wilayah terdampak. Total 14.021 penerima manfaat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menerima transfer dana ke rekening masing-masing. Langkah ini menjadi krusial untuk menjaga ketahanan ekonomi mereka selama masa transisi menuju hunian tetap.
Paralel dengan DTH, dana stimulan untuk perbaikan rumah kategori rusak ringan dan rusak sedang terus dikucurkan. Di Provinsi Aceh, alokasi dana mencapai Rp 473,25 miliar untuk membiayai renovasi lebih dari 22 ribu unit rumah. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, total anggaran yang dikucurkan masing-masing sebesar Rp 40,56 miliar dan Rp 23,41 miliar.
Dukungan ini juga dilengkapi dengan distribusi logistik masif langsung ke titik-titik Huntara untuk menjamin kenyamanan penghuninya. Di wilayah Aceh saja, tercatat sebanyak 25.807 matras, 8.104 kompor, dan 7.184 kipas angin telah terdistribusi. Selain itu, ribuan paket sembako, peralatan tidur seperti kasur dan karpet plastik, hingga perlengkapan memasak terus dipasok guna memastikan warga dapat segera menjalani kehidupan secara layak di Huntara.
Khusus untuk Jadup, Satgas PRR mencatat lonjakan distribusi yang signifikan dalam sebulan terakhir. Jika pada 14 Februari lalu penyaluran baru menyasar empat kabupaten/kota, laporan terkini per 26 Maret menunjukkan bantuan telah menjangkau 37 kabupaten/kota di tiga provinsi. Dari total alokasi 62.475 jiwa yang direncanakan, sebanyak 54.569 jiwa telah menerima haknya dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 269,37 miliar.
Provinsi Aceh mencatatkan realisasi tertinggi dengan penyaluran kepada 42.540 jiwa senilai Rp 200,57 miliar. Sedangkan di Sumatera Utara, bantuan telah menjangkau 10.235 jiwa, dan di Sumatera Barat sebanyak 1.794 jiwa.
Akselerasi di Aceh ini sangat krusial untuk menjaga daya beli warga, terutama di wilayah dengan dampak kerusakan paling parah seperti Pidie Jaya dan Aceh Tengah. Langkah ini selaras dengan arahan Tito Karnavian bahwa Satgas PRR kini mengalihkan seluruh sumber daya untuk melakukan penetrasi pada titik-titik yang belum sepenuhnya pulih. “Yang masih perlu perhatian khusus ada 11 daerah atau sekitar 21 persen dari total wilayah terdampak,” tegas Tito.
