MERANTI – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, terutama listrik, air bersih, sanitasi, dan akses transportasi.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026) pagi.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan program MBG. Pembahasan meliputi pengawasan, inspeksi kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta evaluasi pelaksanaan program di daerah.
Dalam arahannya, Muzamil menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh program MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan geografis daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang makanannya saja. Kita berharap melalui program ini, persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti listrik, air bersih, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sanitasi hingga jaringan telekomunikasi, juga dapat menjadi perhatian dan ikut diselesaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, karakteristik Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan. Rantai pasok yang panjang tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas bahan pangan sebelum sampai kepada penerima manfaat.
Muzamil mencontohkan distribusi telur dari luar daerah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke Kepulauan Meranti dibandingkan daerah lainnya. Karena itu, ia mendorong sektor pertanian dan perikanan untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung ketersediaan bahan pangan lokal.
“Kalau rantai pasok semakin panjang, biayanya semakin tinggi dan kualitas bahan pangan juga berpotensi menurun. Karena itu, sektor pertanian dan perikanan harus ikut mengambil peran. Kita ingin kebutuhan program ini secara bertahap dapat dipenuhi dari potensi daerah sendiri,” jelasnya.
Selain itu, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan MBG. Pengawasan tersebut terutama diarahkan pada kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kelayakan operasional dapur SPPG.
Ia juga menekankan agar inspeksi dilakukan secara profesional dan humanis dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap SPPG memenuhi standar operasional dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.
“Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, tetapi jangan pula membenarkan sesuatu yang memang tidak baik. Lakukan pengawasan secara humanis, berikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki. Namun, apabila memang tidak bisa memenuhi ketentuan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, menjelaskan bahwa tindak lanjut surat edaran tersebut akan dilakukan melalui inspeksi kelayakan operasional SPPG menggunakan instrumen pemeriksaan yang mencakup 14 indikator penilaian.
Indikator tersebut meliputi legalitas dokumen, keberadaan kepala SPPG, kompetensi juru masak, sumber air, ketersediaan peralatan penyimpanan bahan pangan seperti chiller dan freezer, fasilitas sanitasi, hingga sistem pengawasan melalui CCTV.
“Dari 23 SPPG yang saat ini aktif di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebanyak 22 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara satu SPPG lainnya masih dalam proses karena sedang melakukan relokasi,” jelasnya.
Suryani juga mengungkapkan sejumlah tantangan operasional yang dihadapi SPPG di Kepulauan Meranti, terutama terkait kualitas sumber air dan pasokan listrik. Kualitas air yang belum memadai menyebabkan kebutuhan air untuk pengolahan bahan pangan dan kegiatan operasional dapur menjadi lebih besar. Sementara itu, pemadaman listrik berpotensi mengganggu penyimpanan bahan pangan di dalam chiller dan freezer.
Selain persoalan tersebut, pengelolaan sanitasi dan limbah juga menjadi perhatian, termasuk upaya mengurangi sampah plastik dari kemasan makanan. Setiap makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat juga wajib dilengkapi label batas maksimal waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan.
Melalui inspeksi tersebut, pihaknya berharap kondisi setiap SPPG dapat teridentifikasi secara objektif sehingga rekomendasi perbaikan yang diberikan sesuai dengan tingkat kelayakan operasional masing-masing dapur.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta jajaran anggota Satgas MBG. ***
