MimbarRohil.com - Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GARMASI) Kabupaten Rokan Hilir menyoroti rencana penganggaran yang dinilai tidak relevan dan berlebihan oleh Ketua DPRD Rohil, Ilhami, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025. Rencana tersebut mencakup rehabilitasi rumah dinas senilai Rp700 juta dan pengadaan mobil dinas baru sebesar Rp700 juta, dengan total anggaran mencapai Rp1,4 miliar.
Ketua GARMASI Rohil, Mulyadi, menyebut kebijakan itu tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi masyarakat yang masih menghadapi ketidakpastian ekonomi serta keterlambatan realisasi program prioritas daerah.
Ia juga menilai langkah Ketua DPRD tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.
"Rumah dinas tidak dihuni tapi mau direhab Rp700 juta. Mobil dinas lama baru dibeli akhir 2023, tapi sudah mau diganti. Ini bukan soal fasilitas, tapi soal empati dan tanggung jawab moral terhadap rakyat Rohil,” ujar Mulyadi dalam pernyataannya, Rabu (1/5).
GARMASI menilai penggunaan dana publik untuk kebutuhan yang tidak mendesak merupakan bentuk pemborosan yang mencederai asas efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Mereka merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Lebih lanjut, GARMASI menyatakan bahwa alokasi anggaran tersebut sangat tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat, yang masih kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan di pedesaan.
Atas dasar itu, GARMASI menuntut Ketua DPRD Rohil untuk membatalkan rencana rehabilitasi rumah dinas dan pengadaan mobil dinas baru. Mereka juga meminta agar anggaran tersebut dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.
"GARMASI mendesak Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih selektif dalam menyetujui usulan anggaran, serta mendorong Inspektorat dan BPK agar mengawasi kebijakan ini secara ketat," tambah Mulyadi.
Jika tuntutan ini tidak direspons, GARMASI menyatakan siap menggalang dukungan publik dan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. **