Rokan Hilir – Permasalahan demi permasalahan terus membayangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Rokan Hilir. Mulai dari dugaan korupsi, konflik internal, hingga kinerja yang stagnan dan tidak berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menuai sorotan tajam dari tokoh masyarakat dan aktivis pengawal kebijakan publik, Muhajirin Siringo Ringo.
Menurut Muhajirin, BUMD di Rohil saat ini seakan kehilangan arah dan jauh dari tujuan awal pendiriannya. Ia menyebut, alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi daerah, BUMD justru menjadi beban APBD dengan berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai.
"BUMD di Rohil ibarat benang kusut. Satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah baru. Ini bukan sekadar soal manajemen, tapi juga soal niat dan integritas para pengelolanya," tegas Muhajirin, Jum'at (8/8).
Muhajirin menilai, akar masalah BUMD Rohil terletak pada lemahnya pengawasan, rendahnya kompetensi direksi, serta kuatnya intervensi politik dalam penunjukan pimpinan BUMD. Ia menduga, banyak jabatan strategis diisi bukan berdasarkan kapasitas, tapi karena kedekatan politik atau balas jasa.
"Selama BUMD dijadikan tempat parkir orang-orang titipan, jangan harap bisa maju. Yang ada hanya kerugian demi kerugian. Ini sudah cukup jadi alarm bagi kepala daerah dan DPRD untuk bertindak," lanjutnya.
Sebagai solusi, Muhajirin mendorong Pemkab dan DPRD Rohil segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD. Tidak hanya audit keuangan, tapi juga audit kinerja dan tata kelola. Ia juga menyarankan pembentukan tim evaluasi independen yang melibatkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.
"Kalau perlu, BUMD yang sudah tidak sehat dibubarkan saja. Jangan buang-buang anggaran rakyat untuk sesuatu yang tidak memberi manfaat," pungkasnya.
Muhajirin juga mengingatkan bahwa reformasi BUMD harus dimulai dari keberanian kepala daerah mengambil sikap tegas. Tanpa itu, BUMD hanya akan menjadi ladang baru untuk kepentingan segelintir elite. **
