Rokan Hilir – Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kembali jadi sorotan publik. Bukan karena prestasi atau pembangunan, melainkan lantaran ulah pejabatnya yang kembali terjerat skandal memalukan di hotel. 

Belum lekang dari ingatan masyarakat kasus Wakil Bupati Rohil, H. Sulaiman, yang digerebek bersama seorang pejabat wanita di kamar hotel pada 2023 lalu, kini peristiwa serupa kembali terulang.

Kali ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial V digerebek suaminya sendiri saat tengah berduaan dengan ASN lain berinisial An di sebuah hotel di Pekanbaru. 

Keduanya langsung diserahkan ke pihak berwajib untuk proses lebih lanjut. Sekretaris Daerah Rohil bahkan sudah menegaskan, apabila terbukti benar, ASN tersebut bisa dijatuhi sanksi disiplin berat hingga pemecatan.

Luka Lama yang Terulang

Kasus ini seakan membuka kembali luka lama. Pada Mei 2023, Wakil Bupati Rohil digerebek dalam situasi serupa, berduaan dengan seorang pejabat Dispenda di kamar hotel. 

Kala itu, meski menjadi berita nasional, kasus tersebut menguap begitu saja tanpa konsekuensi serius lantaran tidak adanya laporan resmi keluarga. 

Kini, publik kembali dipaksa menelan kenyataan pahit: skandal asmara pejabat Rohil tampaknya bukan kebetulan, melainkan gejala dari masalah moral yang lebih dalam.

Negeri Seribu Kubah Tercoreng

Rohil dikenal sebagai Negeri Seribu Kubah, dengan kultur religius yang kental serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. 

Ironisnya, perilaku segelintir pejabat justru mencoreng marwah daerah ini. Alih-alih menjadi teladan, mereka malah memberi contoh buruk dan mempermalukan masyarakat yang telah memberi amanah.

Tokoh pemuda Rohil, Muhajirin Siringo Ringo, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas terulangnya skandal pejabat di hotel.

“Saya benar-benar prihatin. Pejabat seharusnya menjaga kehormatan diri dan marwah daerah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka mempermalukan Rohil, Negeri Seribu Kubah, di mata publik. Ini mencoreng citra kita semua sebagai masyarakat Rohil,” tegas Muhajirin.

Krisis Moral Pejabat

Peristiwa demi peristiwa yang melibatkan pejabat Rohil ini menunjukkan adanya krisis moral yang serius. Skandal bukan lagi sekadar persoalan pribadi, melainkan mencederai martabat institusi pemerintah. Pejabat adalah wajah daerah. Saat wajah itu ternoda, maka masyarakatlah yang menanggung malu.

Lebih jauh, kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana komitmen integritas, etika, dan tanggung jawab pejabat Rohil terhadap amanah rakyat? Apakah sumpah jabatan yang diucapkan hanya formalitas tanpa makna?

Harapan Publik: Sanksi Tegas dan Pemulihan Citra

Masyarakat menuntut agar kasus ini tidak lagi berakhir dengan “angin lalu” seperti sebelumnya. Diperlukan ketegasan dari pimpinan daerah, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum agar skandal serupa tidak lagi terulang.

Rohil seharusnya dikenal karena potensi besar dan prestasi daerahnya, bukan karena aib pejabatnya. Sudah saatnya pemerintah membersihkan birokrasi dari oknum-oknum yang hanya mempermalukan daerah.

Seperti diungkap Muhajirin Siringo Ringo, langkah nyata sangat dibutuhkan:

“Pemerintah tidak boleh ragu menjatuhkan sanksi seberat-beratnya. Ini penting bukan hanya untuk memberi efek jera, tapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Kita butuh pejabat yang bisa jadi teladan, bukan jadi bahan cibiran.”

Penutup

Kasus penggerebekan pejabat Rohil di hotel kembali menjadi tamparan keras bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dari Wabup hingga ASN, skandal demi skandal telah membuat Rohil yang malang kembali tercoreng.

Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah dan aparat hukum. Apakah kasus ini akan ditangani serius, atau sekadar mengulang sejarah lama yang hilang tanpa jejak? Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. **