Rohil - Ketika bencana asap mulai menebar, publik menunggu satu hal: ketegasan pemerintah. Tapi sayangnya, hal itu tampaknya belum terlihat di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.
Pada 5 Agustus 2025, saat ditanya media mengenai keterlibatan perusahaan dalam karhutla seluas 1.098 hektar, Wabup hanya menyatakan bahwa perusahaan tidak ada yang melapor, dan kalau ada yang menyegel, “nanti datanya muncul”
Wakil Bupati Rohil, Jhonny Charles, dalam pernyataan terbarunya justru memberi jawaban yang membuat kening berkerut. Saat ditanya wartawan soal perusahaan mana saja yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ia menjawab, “Saya tidak bisa menyebutkan karena tidak tahu perusahaan yang mana.” Bahkan, ia menambahkan bahwa tidak ada perusahaan yang melapor jika lahan mereka terbakar. Padahal, laporan menunjukkan bahwa ratusan hektar lahan terbakar di wilayah yang identik dengan konsesi perusahaan-perusahaan besar.
Pernyataan tersebut bukannya menjernihkan suasana, justru memperdalam kecurigaan publik: benarkah Wabup tidak tahu? Atau memang tidak berani mengatakan?
Bencana Tak Bisa Ditangani dengan Jawaban Gantung
Karhutla bukan persoalan kecil. Ini persoalan nyawa, kesehatan, lingkungan, dan masa depan daerah. Ketika Wabup yang seharusnya menjadi suara terdepan rakyat malah melemparkan jawaban menggantung, muncul asumsi liar: apakah pemerintah daerah benar-benar sedang bekerja memberantas pelaku karhutla, atau justru membungkam data karena adanya kedekatan dengan korporasi?
Dalam situasi normal, jawaban seperti itu bisa dimaklumi. Tapi ketika kabut asap sudah melingkupi pemukiman warga, anak-anak mulai batuk, dan petugas pemadam turun siang malam, masyarakat butuh kejelasan: siapa pelakunya?
Bukan Soal Tidak Tahu, Tapi Tidak Mau?
Publik mulai menaruh curiga bahwa ada keberpihakan terselubung. Apakah Wabup khawatir menyebut nama perusahaan karena takut menyinggung pemilik modal? Atau memang tidak punya cukup nyali untuk bersuara lantang seperti yang dilakukan kepala daerah lain?
Jika Wabup benar-benar tidak tahu, maka ini mengkhawatirkan sebab itu menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan instansi lain yang menangani karhutla. Tapi jika sebenarnya tahu dan memilih diam, maka ini lebih berbahaya lagi.
Rakyat Butuh Pemimpin yang Tegas
Bencana asap tidak bisa diselesaikan dengan kalimat “nanti kita lihat datanya.” Rakyat tidak butuh pemimpin yang ragu-ragu. Rakyat butuh keberanian. Keberanian menyebut siapa pelaku pembakar lahan. Keberanian menyeret perusahaan besar ke meja hukum. Keberanian berdiri membela hutan, bukan membela pemilik konsesi.
Sampai saat ini, publik menunggu: apakah Wabup Rohil akan tetap diam? Atau akhirnya berani membuka suara demi rakyatnya sendiri?
Kategori: Opini:
Penulis: Muhajirin Siringo Ringo
