MimbarRohil.com – Rokan Hilir dikenal sebagai Negeri Seribu Kubah, simbol religiusitas, adat, dan nilai moral yang dijunjung tinggi masyarakatnya.
Namun nama besar itu pernah diuji ketika pada tahun 2024 lalu, publik dihebohkan oleh viralnya dugaan video call seks (VCS) yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Fauzi Erizal.
Terlepas dari bantahan yang telah disampaikan dan statusnya yang masih sebatas dugaan, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah: peristiwa itu telah menjadi konsumsi publik luas dan mencederai persepsi masyarakat terhadap moralitas pejabat daerah.
Di sinilah ujian kepemimpinan itu berada.
Jabatan Sekda bukan jabatan biasa. Ia adalah panglima birokrasi. Ia simbol tata kelola pemerintahan, wajah ASN, dan representasi integritas aparatur di mata rakyat.
Ketika jabatan setinggi itu terseret polemik moral yang viral, maka kepala daerah tidak boleh hanya berdiam diri.
Pembebastugasan sementara bukanlah bentuk penghakiman. Itu adalah langkah administratif yang wajar dan etis dalam sistem pemerintahan modern ketika seorang pejabat tinggi berada dalam pusaran kontroversi publik.
Tujuannya sederhana: menjaga marwah institusi dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa beban krisis kepercayaan.
Kita bisa belajar dari daerah lain. Di Batam, ketika seorang pejabat terseret dugaan kasus asusila, wali kotanya mengambil langkah cepat dengan membebastugaskan yang bersangkutan.
Langkah itu bukan soal benar atau salah semata, tetapi tentang sensitivitas terhadap opini publik dan menjaga kredibilitas pemerintah.
Pertanyaannya, apakah Rohil memiliki standar etika yang sama?
Jika tidak ada langkah tegas, publik bisa menilai bahwa krisis moral dianggap biasa saja. Ini berbahaya. Karena yang rusak bukan hanya citra satu orang, tetapi wibawa pemerintahan secara keseluruhan.
Kepercayaan publik adalah fondasi utama pemerintahan. Sekali retak, sulit untuk diperbaiki. Apalagi di daerah yang identitasnya sangat lekat dengan nilai-nilai religius dan adat istiadat.
Sebagai tokoh muda Rokan Hilir, saya tidak ingin polemik ini terus menjadi bisik-bisik panjang di tengah masyarakat. Kepastian sikap jauh lebih sehat daripada pembiaran yang melahirkan spekulasi.
Saya tidak sedang menghakimi. Saya tidak sedang memvonis. Saya hanya menyerukan langkah etis dan elegan: bebastugaskan sementara Sekda Rohil demi menjaga marwah Negeri Seribu Kubah.
Kini publik menunggu, ini bukan lagi soal individu, ini soal keberanian kepemimpinan.
Apakah Bupati Rohil akan mengambil langkah tegas demi menjaga kehormatan daerah?
Ataukah memilih membiarkan waktu yang menjawab?
Sejarah akan mencatat sikap yang diambil hari ini.
Oleh: Muhajirin Siringo Ringo
Tokoh Muda Rokan Hilir
