Pemkab Kuansing Realisasikan Bantuan Keuangan Parpol, Muklisin Ajak Perkuat Kolaborasi Pembangunan

Pemkab Kuansing Realisasikan Bantuan Keuangan Parpol, Muklisin Ajak Perkuat Kolaborasi Pembangunan

TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2026. Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, bersama perwakilan partai politik penerima bantuan.

Kegiatan berlangsung di Ruang Abdul Ja’far, Kantor Bupati Kuantan Singingi, Jumat (13/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kuansing, Muhjelan Arwan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan pendidikan politik di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, proses pemberian bantuan keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Dalam prosesnya, verifikasi juga melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Muhjelan menegaskan bahwa penggunaan bantuan keuangan harus berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara tepat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik.

Sementara itu, Plt. Bupati Kuansing, H. Muklisin, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2026 dapat direalisasikan.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pencairan hingga pemanfaatan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran negara harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku.

“Karena mekanisme pembayarannya menggunakan anggaran negara, tentu seluruh ketentuan yang berlaku harus kita ikuti. Begitu juga dalam pemanfaatan dana ini, harus tetap sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Muklisin.

Lebih lanjut, Muklisin menyampaikan bahwa partai politik merupakan salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Kuantan Singingi. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen, termasuk partai politik.

Ia juga menjelaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari sinergi bersama DPRD yang memiliki keterkaitan erat dengan partai politik.

Seluruh proses tersebut, lanjutnya, bermuara pada satu tujuan bersama, yakni mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada kesempatan itu, Plt. Bupati juga menyampaikan perkembangan penyelesaian kewajiban tunda bayar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari sebelumnya sekitar Rp206 miliar, saat ini kewajiban tersebut telah berkurang menjadi Rp124 miliar.

“Semoga ke depan persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Selagi kemampuan anggaran daerah mencukupi, kami juga akan berupaya memenuhi program-program yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD,” ungkapnya.

Adapun partai politik penerima bantuan keuangan tahun anggaran 2026 berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Melalui penyaluran bantuan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berharap partai politik dapat semakin optimal menjalankan fungsi pendidikan politik, meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, serta memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kuantan Singingi. ***

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index